Saat ini Indonesia dalam proses menuju kehancuran, Indonesia akan menjadi afganistan baru or ter-apes menjadi kayak somalia, kenapa? karena pemerintah sudah tidak punya power lagi untuk mengurus negara ini. Banyaknya kasus radikalisme berbau SARA yang terjadi di tanah air, tidak bisa di kendalikan oleh aparat negara, jadi kemana negara pada saat rakyatnya perlu pertolongan?
Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penanganan radikalisme SARA di Indonesia ialah Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya memegang peran strategis, namun juga tanggung jawab yang besar. Sebagai kepala pemerintahan yang dipilih secara sah oleh lebih dari separuh warga negara, Presiden SBY wajib melindungi dan menjamin hak hidup segenap penduduk Indonesia.
Radikalisme SARA ialah istilah generik yang bisa dipakai untuk menunjuk berbagai modus kekerasan SARA baik di level doktrin ideologis, maupun di level tindakan kekerasan, hingga terorisme. Secara umum, jika dilihat melalui sejarah panjang NKRI hingga hari ini, radikalisme agama merupakan tantangan dan ancaman bagi keutuhan NKRI.
Sebagai sebuah kesatuan paham dan gerakan, radikalisme agama tidak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial. Dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensif dan terpadu. Problem radikalisme agama merentang dari hulu ke hilir. Di hulu masalah, ada potensi konflik dalam hubungan intra maupun antar agama.
Dalam hal ini, Kementerian Agama yang berkewajiban menjadi departemen semua agama justru sering berada dalam posisi yang berat sebelah dan cenderung merugikan kaum minoritas. Kita tidak melihat ada kebijakan yang bersifat preventif dari Departemen Agama. Sebagian besar kebijakan masih bersifat reaksioner dan sekaligus jstru menyuburkan potensi kekerasan yang sudah ada.
Peran intelijen dan kepolisian juga patut dipertanyakan. Kasus demi kasus terjadi dan segera menjadi kehebohan di media massa dan menjelma kecemasan bagi publik luas. Seolah-olah, Intelijen dan Kepolisian selalu kecolongan.
Dari serangkaian kasus yang terus terjadi hingga hari ini muncul kesan pembiaran. Penanganan yang dilakukan aparatur pemerintah selama ini cenderung reaksioner. Dari hari ke hari kasus radikalisme terus menerus terjadi, tanpa diketahui ukuran keberhasilan penanganan yang akan dicapai.
Hal itu memunculkan dugaan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani radikalisme agama secara sungguh-sungguh. Salah satu akibatnya, muncul pula kesan bahwa radikalisme agama justru menjadi komoditas politik yang berfungsi secara signifikan sebagai pengalih isu dan opini publik
Jika pemerintah tidak menjalankan tanggung jawab melindungi hak hidup warga negara dan menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme agama, ini artinya pemerintah sengaja membiarkan pelanggaran demi pelanggaran kemanusiaan terjadi.
Pembiaran semacam ini dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak secara pasif oleh pemerintah. Lebih jauh lagi, nalar publik akan bertanya, apakah radikalisme agama dengan sengaja justru dipelihara? Apakah radikalisme agama merupakan bagian dari sebuah desain besar untuk meraih dan sekaligus mengamankan kepentingan politik tertentu?
Dengan begitu banyak catatan buruk, kita mesti bertanya masih adalah pemimpin di negara ini? pelan tapi pasti indonesia akan menuju kehancuran secara terstruktur.......mungkin saya harus mengucapkan selamat datang masa kegelapan, indonesia akan tinggal kenangan yang tercatat dalam sejarah dunia.
